MENGURAI POLITIK HUKUM DI BALIK LAHIRNYA MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) SEBAGAI SALAH SATU LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA

Pendahuluan

Setelah Orde Baru runtuh pada akhir Mei 1998 yang telah lalu, tuntutan reformasi di segala bidang terus bergulir. Salah satu tuntutan reformasi yang menyangkut bidang politik dan ketatanegaraan adalah mengenai perlunya amandemen UUD 1945. Dalam khazanah ilmu hukum tata negara maupun ilmu politik, salah satu cara perubahan konstitusi atau UUD 1945 adalah dengan sistem amandemen. Dalam era reformasi dewasa ini perubahan terhadap UUD 1945 ada yang menghendaki perubahan total dan ada yang menghendaki perubahan melalui sistem amandemen.[1]

Sebagai buah dari reformasi nasional tahun 1998, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengalami perubahan yang dilaksanakan dalam satu rangkaian empat tahap, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Dengan perubahan-perubahan itu, pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar mengalami pergeseran dan perubahan mendasar, sehingga mengubah pula corak dan format kelembagaan serta mekanisme hubungan antara lembaga-lembaga negara yang ada karena dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terdapat organ negara yang sebelumnya ada dihapuskan dari ketentuan Undang-Undang Dasar, misalmya, Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang sebelumnya diatur dalam pasal 16 bab VI ditiadakan dari naskah Undang-Undang Dasar. Di samping itu, ada pula organ negara yang sebelumnya tidak ada justru diadakan menurut ketentuan yang baru, seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).[2]

Salah satu pokok perubahan yang fundamental dalam UUD pasca reformasi ialah dibentuknya embaga baru sebagai sandingan Mahkamah Agung sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yaitu, Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut berawal dari adanya tuntutan untuk dibentuknya suatu lembaga yang berwenang melakukan pengujian terhadap undang-undang mengingat bahwa banyak peraturan setingkat undang-undang yang substansinya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (UUD atau Ketetapan MPR). Selain itu hal tersebut juga sebagai upaya pemeberdaaayaan masayarakat dalam meningkatkan peranserta rakyat dalam sistem ketatanegaraan sebagai realisasi kehidupan yang lebih demokratsi yang diusung oleh reformasi.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara baru hasil amandemen ke tiga Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 12C hasil perubahan ke tiga Undang-Undang Dasar 1945, ide pembentukan mahkamah Konstitusi diadopsikan ke dalam konstitusi negara sebagai organ konstitusiaonal baru yang sederajat kedudukannya dengan Mahkamah Agung. Fungsi Mahkamah Konstitusi itu bahkan dilembagaan secara konstitusional sejak tahun 2003, yaitu dengan ketentuan pasal III Aturan Peralihan yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Lahirnya mahakamah konstitusi sebagai salah satu lembaga pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia tentunya tidak terjadi begitu saja. Sudah barang tentu seiring digagasnya hal tersebut terdapat tujuan-tujuan dan politik hukum yang melandasinya. Oleh karena itu makalah ini ingin mencoba menganalisis politik hukum apa yang terjadi ketika adanya gagasan untuk membentuk suatu mahkamah konstitusi  

Sejarah Lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebenarnya gagasan mengenai perlu dibentuknya sebuah Mahkamah Konstitusi telah sejak lama diwacanakan sebelum Indonesi merdeka. Yaitu ketika sidang Badan Peneyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) tahun 1945. Ketika itu M. Yamin yang merupakan salah satu anggota dari BPUPK berpendapat bahwa Mahkamah Agung (MA) perlu diberi wewenang untuk menguji apakah undang-undang yang dibuat oleh DPR tidak bertentangan dengan UUD, hukum adat yang diakui, atau syariat agama Islam.[3] Walaupun tidak secara explisit disebutkan keharusan membentuk sebuah Mahkamah Koonstitusi tetapi secara implisit substansi pendapat M. Yamin tersebut mengarah kepada hal itu.

Namun gagasan M. Yamin tersebut belum bisa diterima. Orang yang paling menentang adalah Prof. Soepomo. Ia membantah diadakannya wewenang pengujian undang-undang, dengan dua alasan sebagai berikut. Pertama, UUD yang sedang disusun pada saat itu (yang kemudian menjadi UUD 1945) tidak mempergunakan teori trias politika. Menurutnya kewenangan semacam itu hanya terdapat pada negara-negara yang melaksanakan  trias politika. Kedua, para ahli hukum Indonesia tidak memiliki pengalaman mengenai hal itu sehingga ditakutkan tidak akan berjalan dengan efektif.[4]

Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi baru mencuat kembali pasca reformasi 1998. Refornasi yang salah satu agendanya adalah mewujudkan kehidupan ketatanegaraan yang demokratis membawa implikasi terhadap banyaknya ketentuan-ketentuan fundamental dalam UUD 1945 sebelum perubahan yang dirubah. Seperti ditinggalkannya prinsip supremasi parlemen yang mana menurut prinsip tersebut MPR dianggap sebagi pelaku kedaulatan rakyat sepenuhnya dan sebagai penjelmaan seluruh rakyat yang mempunyai kedudukan tertinggi dengan kekuasaan yang tidak terbatas.

Perubahan UUD 1945 yang terjadi pada era reformasi tidak lagi menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Pasca perubahan keempat (tahun 2002), dalam struktur kelembagaan Republik Indonesia terdapat delapan buah organ negara yang mempunyai kedudukan sederajat yang secara langsung menerima kewenangan konstitusonal dari UUD. Artinya MPR bukan lagi satu-satunya pelaku kedaulatan rakyat yang diatur dalam UUD. Selain itu, juga bermunculan gagasan-gagasan dan ide-ide agar tradisi pengujian peraturan perundang-undangan perlu ditingkatkan tidak hanya terbatas pada peraturan di bawah undang-undang melainkan juga atas UU terhadap UUD. Kewenangan melakukan pengujian UU terhadap UUD itu diberikan kepada sebuah mahkamah tersendiri di luar Mahkamah Agung (MA). Atas dasar pemikiran itu, adanya MK yang berdiri sendiri di samping MA menjadi sebuah keniscayaan.

Dalam perkembangannya, ide pembentukan MK mendapat respon positif dan menjadi salah satu materi perubahan UUD yang diputuskan oleh MPR. Setelah melalui proses pembahasan yang mendalam, cermat, dan demokratis, akhirnya ide MK menjadi kenyataan dengan disahkannya Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945 yang menjadi bagian Perubahan Ketiga UUD 1945 pada Sidang Tahunan (ST) MPR 2001 tanggal 9 November 2001. Dengan disahkannya dua pasal tersebut, maka Indonesia menjadi negara ke-78 yang membentuk MK dan menjadi negara pertama pada abad ke-21 yang membentuk lembaga kekuasaan kehakiman tersebut.

Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

Mengenai kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam pasal 24 ayat (2) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata uasaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Kemudian dalam BAB II pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juga disebutkan bahwa: “Mahkamah konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Dari kedua undang-undang di atas dapat dilihat bahwa mahkamah konstitusi merupakan lembaga yang mandiri di bidang yudisial. Kedudukan mahkamah konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam sistem kelembagaan negara di Indonesia dimaksudkan sebagai lembaga yang mandiri untuk menyelenggarakan peradilan terhadap perkara-perkara ketatanegaraan tertentu yang diatur menurut ketentuan pasal 7B jo pasal 24C perubahan ketiga UUD 1945.[5] Jadi, pasca perubahan ketiga UUD 1945 kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh dua lembaga yaitu, Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Artinya antara MA dan MK memiliki kedudukan yang sejajar.[6]

Dengan demikian, kekuasaan kehakiman di Indonesia menganut sistem bifurkasi (Bifurcation System). Di mana kekuasaan kehakiman terbagi dalam 2 cabang, yaitu cabang peradilan biasa (Ordinary Court) yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan cabang peradilan konstitusi yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi yang secara struktural berkedudukan sejajar.[7]

Adapun wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 24C UUD 1945, yaitu:

a)      Megadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Udang-Undang Dasar

Wewenang yang dimiliki Mahkamah konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD sering disebut dengan istilah judicial review. Secara teoritik maupun praktek dikenal dua macam pengujian, yaitu pengujian formal (formale toetsingsrecht) dan pengujian secara materiil (meteriele toetsingsrecht). Pengujian formal ialah pengujian dengan cara menilai apakah produk legislatif dibuat sesuai dengan prosedur atau tidak dan mengidentifikasi apakah suatu kekuasaan berhak megeluarkan peraturan tertentu. Adapun yang dimaksud dengan pengujian materiil ialah pengujian dengan cara menyelidiki dan menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi.[8] Menurut Prof. Mahfud hal ini didasarkan pada alasan bahwa hukum adalah produk politik yang pasti tidak steril dari kepentingan-kepentingan politik anggota lembaga yang membuatnya sehingga sangat potensial mengandung penyimpangan-penyimpangan.[9]

b)      Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar

Suatu sengketa kewenangan lembaga negara dapat menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

  1. Merupakan sengketa kewenangan antar lembaga
  2. Keweangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, dan
  3. Lembaga negara tersebut memiliki kepentingan lansung terhadap kewenangan yang dipersengketakan[10]

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini dimaksudkan untuk menyelesaikan perselisihan hukum atas suatu kewenangan lembaga negara. Artinya esensi kewenangan ini merupakan cerminan suatu fungsi kontrol dari badan peradilan terhadap penyelenggaraan kekuasaan oleh lembaga negara yaitu dengan menempatkan kekuasaan yang menjadi kewenangan lembaga negara sesuai dengan proporsi atu ruang lingkup kekuasaan yang diatur menurut UUD.[11]

c)      Memutus pembubaran partai politik

Implikasi dari wewenang ini berkaitan erat dengan eksistensi dan keabsahan suatu partai politik. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pembubaran suatu partai politik berimplikasi pada tidak diakuinya keberadaan partai politik yang bersangkutan secara hukum begitu juga sebaliknya. Putusan Mahkamah Konstitusi juga merupakan syarat mutlak bagi pemerintah untuk membubarkan partai poltik tertentu.[12]

d)     Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Esensi dari kewenangan ini adalah uji sahih atas penghitungan suara pemilihan umum secara nasional. Bila ada permohonan yang diajukan pemohon maka kebenaran dari penetapan hasil pemilihan umum oleh Komisi Pemilihan Umum (KPK) akan diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi.[13] Adapun yang berhak mengajukan permohonan tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah
  2. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan
  3. Partai politik peserta pemilu[14]

Di samping mempunyai wewenang sebagaimana dijelaskan di atas, dalam pasal 24C UUD 1945 juga disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi memilki kewajiban memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Putusan Mahkamah konstitusi dalam hal ini dapat menjadi dasar hukum bagi DPR dalam mengundang MPR untuk mengadakan rapat paripurna guna meminta pertanggungjawaban Presiden/Wakil Presiden. Dan selanjutnya dapat menjadi pertimbangan MPR untuk memberhentikan atau tidak Presiden/Wakil Presiden dalam masa jabatannya.[15]

Politik Hukum Dibalik Lahirnya Mahkamah Konstitusi

Wacana pembentukan mahkamah konstitusi mulai mendapat respon yang begitu kuat pasca bergulirnya reformasi yang salah satu agendanya adalah mewujudkan kehidupan ketatanegaraan yang demokratis. Hal tersebut membawa implikasi terhadap banyaknya ketentuan-ketentuan fundamental dalam UUD 1945 sebelum perubahan yang dirubah. Salah satu hasil perubahan tersebut ialah dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai suatu lembaga baru sebagai sandingan bagi Mahkamah Agung dalam memegang kekuasaan kehakiman di indonesia.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sistem kenegaraan Indonesia juga merupakan sebuah upaya mereformasi kehidupan ketatanegaraan yang menuntut penegakkan hukum secara adil dan demokratis. Demikian gelegar tuntutan itu, karena pada tatanan kekuasaan di masa lalu nyaris hilang kepercayaan masyarakat terhadap kesungguhan dan sikap adil lembaga-lembaga dan para pejabat pemerintah selaku penegak hukum, hampir di semua lini dan level, untuk benar-benar menegakkan keadilan dan berpihak kepada rakyat. Gelegar kekhawatiran ini jelas jelas dapat dibaca dalam Tap MPR RI Tahun 1999 tentang GBHN yang menilai kinerja aparat penegak hukum di pengadilan, bahkan juga kalangan TNI dan kepolisian, sebuah dokumen politik resmi yang dapat dibaca oleh semua orang baik dalam negeri maupun luar negeri.[16]

Menurut Prof. Jimly dalam perubahan pertama sampai dengan keempat, bangsa Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan. Antara lain prinsip pemisahan kekuasaan yang mengandalkan prinsip “checks and balances” sebagai pengganti sistem supremasi MPR yang berlaku sebelumnya. Oleh karena itu, perlu diadakan hal-hal sebagai berikut:[17]

  1. Perlu diadakan mekanisme untuk memutus sengketa kewenangan yang mungkin terjadi antar lembaga-lembaga yang mempunyai kedudukan sederajat yang kewenangannya diatur dalam UUD;
  2. Perlu dilembagakan adanya peranan hukum dan hakim yang dapat mengontrol proses dan produk-produk keputusan politik yang hanya mendasarkan diri pada prinsip “the rule of majority”. Karena itu fungsi-fungsi judicial review atas konstitusionalitas undang-undang dan proses pengujian hukum atas tuntutan pemberhentian terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dikaitkan dengan fungsi MK;
  3. Diperlukan adanya mekanisme untuk memutuskan berbagai persengketaan yang timbul yang tidak dapat diselesaikan melalui proses peradilan biasa, seperti sengketa hasil pemilu dan pembubaran partai politik. Perkara-perkara semacam ini berkaitan erat dengan hak dan kebebasan para warganegara dalam dinamika sistem politik demokratis yang dijamin oleh UUD. Karena itu, fungsi-fungsi penyelesain sengketa atas hasil pemilihan umum dan pembubaran partai politik juga dikaitkan dengan kewenangan MK.

Kelahiran Mahkamah konstitusi tidak terlepas dari fakta buram sejarah ketatanegaraan Indonesia pra reformasi. Salah satunya yaitu, Adanya kekosongan pengaturan pengujian (judicial review) terhadap undang-undang. Hal ini secara tidak langsung telah menguntungkan kekuasaan, karena produk perundang-undangan yang diabuat oleh para penguasa tidak akan ada yang bisa mengganggu gugat. Kondisi semacam itu pada masa orde baru dinilai sangat menguntungkan kekuasaan (eksekutif) karena mayoritas anggota DPR berasal dari partai yang berkuasa. Segala macam rancangan undang-undang yang berasal dari lembaga eksekutif hampir dapat dipastikan selalu disetujia oleh DPR. Sehingga terlihat lembaga DPR hanya dijadikan boneka para penguasa saja.

Menurut Prof. Mahfud perlunya dan judicial review juga didasarkan pada alasan bahwa hukum adalah produk politik yang pasti tidak steril dari kepentingan-kepentingan politik anggota lembaga yang membuatnya sehingga sangat potensial mengandung penyimpangan-penyimpangan. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga untuk mengawasi produk-produk tersebut agar sejalan dan tidak bertentangan dengan UUD sebagai sebuah konstitusi yang harus dijunjung tinggi.

Dari sini dapat dilihat bahwa salah satu politik hukum yang melatar belakangi lahirnya gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi ialah sebagai upaya antisispasi terhadap produk-produk penguasa yang kemungkinan besar diselewengkan dan dapat berdampak negatif terhadap rakyat. Jadi lembaga ini diharapakan dapat melakukan kontrol dengan bebagai kewenangannya terhadap berbagai kebijakan dan produk hukum pemerinatah berupa peraturan perundang-undangan yang dikeluarakan pemerintah agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam UUD 1945.

Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa pembentukan Mahkamah Konstitusi pada setiap negara memiliki latar belakang yang beragam, namun secara umum adalah berawal dari suatu proses perubahan politik kekuasaan otoriter menuju demokratis.[18] Hal ini juga terjadi di Indonesia, pemerintahan rezim Orde Baru yang dinilai banyak kalangan merupakan rezim kekuasaan yang sangat otoriter pada akhirnya dipaksa mundur oleh rakyat yang menginginkan perubahan menuju kehidupan yang demokratis. Hal tersebut tercapai pasca bergulirnya reformasi dimana pemerintah melakukan perubahan besar-besaran terhadap sistem ketatanegaaran Indonesia.

Demokratisasi yang diusung reformasi membawa paradigma baru dalam sistem ketatanegaraan yaitu, paradigma rakyat diberdayakan bukan rakyat diperdayakan. Perubahan-perubahan fundamental terhadap UUD 1945 banyak mengadopsi paradigma ini. Salah satunya adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi yang salah satu wewenangnya adalah melakuakn judicial review meupakan bentuk implementasi paradigma rakyat diberdayakan. Artinya rakyat diberi keleluasaan untuk berpartisipasi dan berperanserta dalam menata sisetem ketatanegaraan dengan diperbolehkannya mengajukan gugatan terhadap produk-produk hukum pemerintah berupa peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Dari sisi dapat diketahui bahwa politik hukum lain dibalik lahirnya Mahkamah Konstitusi ialah sebagai upaya diberdayakaannya rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai wujud kehidupan yang demokratis.

Catatan Penutup

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa setidaknya ada dua politik hukum yang melatarbelakangi lahirnya Mahakamh Konstitusi, yaitu; Pertama, sebagai upaya antisispasi terhadap produk-produk penguasa yang kemungkinan besar diselewengkan dan dapat berdampak negatif terhadap rakyat. Shingga diharapkan semua produk hukum yang dihasilkan penerintah pro kepentingan rakyat dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Kedua, sebagai upaya diberdayakaannya rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai wujud kehidupan yang demokratis. Dengan demikian rakyat diberi keleluasaan untuk berpartisipasi dan berperanserta dalam menata sisetem ketatanegaraan.

Daftar Pustaka

Dahlan Thaib. 2000. Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi. Yogyakarta: Liberty.

Fatkhurrohman, Dian Aminudin dan Sirajudin. 2004. Memahami Keberadaan  Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay. 2006. Mahkamah Konstitusi; Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Jimly Asshiddiqie. 2005. Dalam Kata Pengantar buku yang berjudul Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

———————–. Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan RepublikIndonesia.Dalamhttp//www.jimly.com/makalah/namafile/10/Mahkamah_Konstitusi_dalam_Sistem_ketatanegaraan. doc, diakses tanggal 05 Januari pukul  20; 13 WIB.

———————–. Mahkamah Konstitusi dan Cita Negara Hukum Indonesia; Refleksi Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandeman UUD 1945.Dalamhttp://www.Pemantauperadilan.com/opini/30.Mahkamah%20konstitusi%20dan%20Cita%20Negara%20Hukum%20Indonesia.Pdf, diakses tanggal 5 januari 2009 pukul  20; 29 WIB.

Moh. Mahfud, MD. 2006. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Jakarta: LP3ES.

M. Solly Lubis. “Makamah Konstitusi dan Putusannya; Antara Harapan dan Kenyataan”. Dalam Jurnal Konstitusi. Vol. 3. No. 4, Desember 2006. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Ni’matul Huda. 2003. Politik Ketatanegaraan Indoesia: Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945. Yogyakarta: FH UII Press.

———————. 2006. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.

Satya Arinanto. 2008. Mahkamah Konstitusi RI dan Konstitusionalisme Indinesia. Artikel ini disusun atas permintaan Hanns Seidel Foundation di Jakarta, sebagai suatu Ko-referensi Indonesia dari perspektif akademis terhadap penerbitan artikel-artikel Prof. Dr. Siegfried Bross dalam buku: “Hukum Konstitusi Republik Jerman; Beberapa Putusan Terpilih” yang diterbikan oleh Hanns Seidel Foundation bekerjasama dengan Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI.


[1] Dahlan Thaib. 2000. Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi. Yogyakarta: Liberty. Hlm. 28.

[2] Jimly Asshiddiqie. 2005. Dalam Kata Pengantar buku yang berjudul Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hlm. iii.

[3] Satya Arinanto. 2008. Mahkamah Konstitusi RI dan Konstitusionalisme Indinesia. Artikel ini disusun atas permintaan Hanns Seidel Foundation di Jakarta, sebagai suatu Ko-referensi Indonesia dari perspektif akademis terhadap penerbitan artikel-artikel Prof. Dr. Siegfried Bross dalam buku: “Hukum Konstitusi Republik Jerman; Beberapa Putusan Terpilih” yang diterbikan oleh Hanns Seidel Foundation bekerjasama dengan Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI. Halaman. 2.

[4] Jimly Asshiddiqie. Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Dalam http//www.jimly.com/makalah/namafile/10/Mahkamah_Konstitusi_dalam_Sis

tem_ketatanegaraan. doc, diakses tanggal 05 Januari pukul  20; 13 WIB.

[5] Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay. 2006. Mahkamah Konstitusi; Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Hlm 25.

[6]  Dari segi kelembagaannya, menurut ketentuan UUD 1945 setelah perubahan keempat tahun 2002 dalam struktur kelembagaan RI terdapat delapan buah organ negara yang mempunyai kedudukan sederajat yang secara langsung menerima kewenangan konstitusional dari UUD. Kedelapan organ tersebut adalah; 1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); 2.Dewan Perwakilan Daerah (DPD); 3. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); 4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); 5. Presiden dan Wakil Presiden; 6. Mahkamah Agung (MA); 7.Mahkamah Konstitusi (MK); dan 8. Komisi Yudisial (KY).  Kedelapan organ tersebut kewenangannya berdasarkan perintah Undang-Undang Dasar (constitutionally entrusted power). Lihat dalam Ni’matul Huda. 2006. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Rajawali Press. Hlm. 151-152.

[7] Fatkhurrohman, Dian Aminudin dan Sirajudin. 2004. Memahami Keberadaan  Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 62.

[8]  Ibid., hlm. 23.

[9] Moh. Mahfud, MD. 2006. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Jakarta: LP3ES. Hlm. 37.

[10]  Fatkhurrohman dkk. 2004. Memahami………………Op.Cit. hlm. 37.

[11]  Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay. 2006. Mahkamah………………Op.Cit. hlm. 36-37.

[12]  Ibid., hlm. 37-38.

[13]  Ibid., hlm. 39.

[14] Fatkhurrohman dkk. 2004. Memahami………………Op.Cit. hlm. 50. Lihat juga ketentuan pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

[15]  Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay. 2006. Mahkamah………………Op.Cit. hlm. 39-40. Lihat juga pasal 3 ayat (3) jo pasal  7A jo pasal 7B ayat (1), (6), dan ayat (7)  perubahan ketiga UUD 1945.

[16] M. Solly Lubis. “Makamah Konstitusi dan Putusannya; Antara Harapan dan Kenyataan”. Dalam Jurnal Konstitusi. Vol. 3. No. 4, Desember 2006. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hlm. 58.

[17] Jimly Asshiddiqie. Mahkamah Konstitusi dan Cita Negara Hukum Indonesia; Refleksi Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandeman UUD 1945. Dalam http://www.Pemantauperadilan.com/opini/30.Mahkamah%20konstitusi%20dan%20Cita%20Negara%20Hukum%20Indonesia.Pdf, diakses tanggal 5 januari 2009 pukul  20; 29 WIB.

[18]  Ni’matul Huda. 2003.  Politik Ketatanegaraan Indoesia: Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945. Yogyakarta: FH UII Press. Hlm. 223.

~ oleh nasev pada Juni 14, 2009.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: